Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung isu reshuffle di hadapam jajaran menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjadi pihak yang paling rawan digusur atau dari kabinet.

"Yang sangat tersirat menkes. Menkes langsung dihajar tanpa tedeng aling-aling dan menkes bisa terancam," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Baca: Kunker ke Jawa Tengah, Presiden Jokowi Tinjau Posko Penanganan Covid-19 hingga Proyek Padat Karya

Ujang menilai posisi Terawan rawan karena dua faktor.

Salah satunya lantaran tak memiliki back up dari partai politik.

Di sisi lain, kinerjanya juga dianggap tak memuaskan.

"Dia (Terawan) seorang profesional, seorang dokter, tak memiliki back up politik dari partai politik. Jadi Terawan rawan digusur. Alasannya tentu kinerjanya tak memuaskan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Jokowi dalam video tersebut," kata dia.

Baca: Rocky Gerung Sebut Kemarahan Jokowi Seperti Drama Korea : Anggap Saja Drakor Istana

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut mengaku belum terlalu mengetahui sosok yang dapat menggantikan posisi Terawan seandainya benar diganti.

Akan tetapi belajar dari pengalaman terdahulu, Ujang mengatakan posisi menkes biasanya dijabar oleh kalangan Muhammadiyah.

"Soal sosok penggantinya saya belum tahu. Namun jika boleh saya berpendapat, biasanya menkes itu dulu-dulu dijabat oleh kalangan Muhammadiyah. Mungkin karena dari kalangan Muhammadiyah banyak stock calon menteri yang cocok untuk Kemenkes," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri di Tengah Krisis Pandemi, Jokowi: Nggak Ada Progress Signifikan

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya.

Baca: Saat Jokowi Bicara Reshuffle di Depan Menteri

Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya.

Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.

"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ujar Jokowi.

Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga

"Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya.

Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi.