Lebih lanjut Pangi menjelaskan, letupan-letupan yang menjadi indikator reshuflle adalah letupan politik dan bukan letupan kinerja.

"Bentangan emperis ini yang terjadi selama ini."

"Mau dua kali sampai sepuluh kali reshuffle pun tidak akan punya korelasi linear terhadap kinerja pemerintah, selama reshuffle hanya berbasiskan letupan politik semata," jelasnya.

Baca: Refly Harun hingga Politisi PKS Ikut Komentari Ancaman Jokowi untuk Para Menterinya

Pangi beranggapan, apabila intervensi partai politik dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, maka akan mereduksi kekuasaan presiden, dalam hal ini hak prerogatif presiden.

Pangi juga menyebut, kemarahan Jokowi itu hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya dan tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal.

Diberitakan sebelumnya, ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi Covid-19.

Baca: Soal Kemarahan Jokowi, Pengamat Nilai Penanganan Covid-19 Patut Jadi Parameter Rencana Reshuffle

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Ancaman reshuffle itu muncul setelah Jokowi merasa kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja, padahal dalam situasi krisis seperti sekarang ini.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)