Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Rapat mengagendakan verifikasi dan validasi data kemiskinan.

"Saat masa pandemi sekarang ini, kita perlu mengambil langkah strategis dan taktis agar data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengawali rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Yandri mengakui di balik adanya pandemi Covid-19, menjadi momentum untuk melakukan pembenahan data kemiskinan.

Baca: Wamendes Budi Arie: Pandemi COVID-19 Sebabkan Kemiskinan di Desa Bertambah 5 Juta Jiwa

Baca: Kemiskinan di Indonesia Diperkirakan Naik, ATM Beras Mulai Tersebar Bagi Warga

Baca: H Sahbirin Noor: Angka Kemiskinan di Daerah Kalsel Jauh Berada di Bawah Rata-rata Nasional

Ia berharap di masa mendatang pemerintah memiliki satu data kemiskinan yang dikelola Kementerian Sosial.

"Komisi VIII DPR menilai sudah saatnya pemerintah memiliki satu data kemiskinan yang menajdi rujukan kementerian/lembaga," ucap Yandri.

Hingga berita ini diturunkan, para menteri masih menjelaskan pemaparan materi.