TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet menguat semenjak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung jajaran menterinya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengaku dirinya dan partainya tak ingin mencampuri urusan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

"Saya secara pribadi maupun resmi atas nama Fraksi PKS DPR RI tidak ingin mencampuri urusan manajemen kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Termasuk dalam isu reshuffle kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden," ujar Jazuli, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).

Jazuli mengatakan kepentingan PKS hanya memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat didengar oleh presiden dan kabinetnya.

• Baca: Politikus Demokrat Belum Lihat Adanya Langkah Strategis Setelah Jokowi Marah di Depan Menterinya

• Baca: Kim Jong Un Marah Besar Foto Istrinya Diedit

Terlebih dalam konteks penanganan Covid-19 dan dampaknya.

"Rakyat ingin covid-19 segera dapat diatasi dan mereka yang terkapar secara ekonomi dijamin penghidupannya oleh negara," kata dia.

Dia mengatakan apa yang disuarakan Fraksi PKS sejak awal sesuai dengan keluhan Presiden Jokowi kepada para menterinya. Karena itu dia mendukung aksi marahnya Presiden Jokowi.

"Maka ketika presiden marah-marah kepada menterinya agar bekerja cepat dan extra, ya kita dukung saja," ungkapnya.

Di sisi lain, Jazuli mengatakan pihaknya dan masyarakat menunggu kinerja kabinet pascakemarahan Presiden Jokowi.

Dia juga menunggu pembuktian apakah akan terjadi perubahan di lapangan dengan reshuffle kabinet.

"Kalau itu berimplikasi pada reshuffle kabinet, sepanjang bisa mempercepat penanganan Covid-19 dan dampaknya ya kita tunggu saja pembuktiannya di lapangan. Termasuk marahnya Presiden harus dibuktikan dengan kinerja kabinetnya setelah itu, harus konkrit dan terukur. Itu yang ditunggu rakyat," tandasnya.