Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kinerja Menteri Jokowi

Politikus Demokrat Belum Lihat Adanya Langkah Strategis Setelah Jokowi Marah di Depan Menterinya

Politikus partai Demokrat menilai jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini masih terlihat biasa-biasa saja dalam bekerja.

Politikus Demokrat Belum Lihat Adanya Langkah Strategis Setelah Jokowi Marah di Depan Menterinya
Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus partai Demokrat menilai jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini masih terlihat biasa-biasa saja dalam bekerja menangani pandemi Covid-19.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengancam akan merombak susunan menteri atau reshuffle saat rapat kabinet 18 Juni 2020.

"Sampai hari ini, pasca Jokowi marah-marah di depan menterinya belum jelas langkah taktis dan strategis mengikutinya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca: Dicecar Najwa Shihab soal Jeda 10 Hari Video Marah Jokowi, Moeldoko: Itu Enggak Perlu Dibahas Lah

Menurut Irwan, jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah dan berdampak terhadap tumbangnya perekonomian nasional, telah membuat keresahan di masyarakat.

Hal ini pun memperlihatkan ketidakberdayaan Presiden Jokowi dan jajarannya dalam menangani wabah tersebut.

"Sepertinya para menteri kembali harus bersiap dimarahi atasan tertingginya," ucapnya.

Baca: Respons PKPI Sikapi Kemungkinan Putra Hendropriyono Masuk Dalam Kabinet Jokowi

Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, saat Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan besar yang bepotensial melanggar konstitusi.

"Keadaan krisis benar-benar dimanfaatkan sebagai alasan perluasan kekuasaan politik pemerintah," kata Irwan.

Baca: Najwa Shihab Tanyakan Video Kemarahan Jokowi, Moeldoko Singgung Lembaga di Luar Kabinet

Selain itu, kata Irwan, dari sisi parlemen pun telah memberikan kelonggaran kebijakan regulasi dan anggaran ke pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dan negara, tapi malah banyak parameter menunjukkan keadaan makin memburuk.

Halaman
123
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas