Politisi PKB: Tidak Terbayang Kalau PKS Masuk Kabinet, Memang Mereka Mau?
Salah satu isu yang berkembang dari reshuffle kali ini adalah kemungkinan masuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kabinet.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kian menguat pascakemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya.
Salah satu isu yang berkembang dari reshuffle kali ini adalah kemungkinan masuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kabinet.
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaku belum mendengarnya dan tak bisa membayangkan jika PKS masuk ke dalam kabinet.
Dia juga ragu apakah PKS mau menerima tawaran masuk kabinet.
"Saya belum dengar dan tidak terbayang kalau PKS masuk. Memang mereka mau?" ujar Daniel Johan, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).
Meski begitu, dia enggan berandai-andai terkait masuk tidaknya PKS ke dalam kabinet apabila Presiden Jokowi memang melakukan reshuffle.
Menurutnya lebih baik semua pihak menunggu hasil komunikasi antara presiden dan partai koalisi.
"Jangan berandai-andai, kita tunggu hasil komunikasi presiden dengan partai koalisi aja," kata dia.
Di sisi lain, dia menyoroti siapapun nanti sosok yang akan masuk menggantikan menteri yang di-reshuffle akan menghadapi tantangan yang berat.
"Dan memang siapa pun menterinya nanti memang tidak mudah. Tantangan kondisi sangat berat. Sehingga figur yang memiliki dedikasi, kerja keras, dan berani melakukan terobosan yang visioner maupun taktis sangat diperlukan, yang mampu mengkonsolidasi para pihak untuk bergerak bersama mencapai tujuan," tandasnya.
Tanggapan PKS
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengaku dirinya dan partainya tak ingin mencampuri urusan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
"Saya secara pribadi maupun resmi atas nama Fraksi PKS DPR RI tidak ingin mencampuri urusan manajemen kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Termasuk dalam isu reshuffle kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden," ujar Jazuli, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).
Jazuli mengatakan kepentingan PKS hanya memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat didengar oleh presiden dan kabinetnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.