Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pro Kontra RUU HIP

Basarah: Hak Mengusulkan RUU oleh Anggota DPR Dijamin UU

Basarah menyesalkan jika anggota DPR saat menjalankan tugasnya untuk mengusulkan RUU mengalami kriminalisasi.

Basarah: Hak Mengusulkan RUU oleh Anggota DPR Dijamin UU
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan anggota DPR memiliki hak untuk mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Termasuk seluruh kader PDIP yang kini menjadi anggota DPR RI memiliki hak tersebut.

Hal itu dikatakannya merespons dua kader PDIP, Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) dan Rieke Dyah Pitaloka yang diadukan ke Polda Metro Jaya terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca: Hasto dan Rieke Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Soal RUU HIP, Ini Kata Polisi

"Hak mengusulkan RUU itu hak anggota DPR yang dijamin oleh UU MD3 kita dan juga oleh konstitusi kita. Dan setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen," kata Basarah di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Basarah menyesalkan jika anggota DPR saat menjalankan tugasnya untuk mengusulkan RUU mengalami kriminalisasi.

Baca: Hasto Kristiyanto dan Rieke Pitaloka Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait RUU HIP

Menurutnya, ada sarana dan kanal bagi masyarakat yang keberatan terhadap suatu RUU usulan dari DPR dan pemerintah.

Diantaranya, masyarakat pasti diberikan ruang untuk memberikan tanggapan, saran dan koreksi sesuai peraturan yang berlaku.

"Jadi tidak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitasnya itu dikriminalisasi. Nanti malah orang tidak mau mengajukan RUU," kata dia.

"Kalau tidak setuju RUU itu, diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran termasuk untuk melakukan koreksi. Nah itu sistem bernegara jika yang diatur dalam aturan-aturan hukum," pungkasnya.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas