Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Berikan Bukti dan Saksi Ahli, Grab Kecewa Keputusan KPPU

Hotman Paris menyesalkan KPPU memutuskan Grab dan TPI bersalah atas dugaan diskriminasi yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas

Berikan Bukti dan Saksi Ahli, Grab Kecewa Keputusan KPPU
Warta Kota/Nur Ichsan
Hotman Paris menunjukan salinan gugatan perceraian Ayu Tingting terhadap kliennya, Henry Baskoro Hendarso, Selasa (18/2/2014). Menurut Hotman, kliennya, Enjie mempermasalahkan nama Razak yang berada di belakang nama anak perempuannya itu yang bernama Bilqis Khumairah Razak, menurutnya harusnya nama belakang anak tersebut menggunakan namanya. (Warta Kota/Nur Ichsan) 

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai Kuasa Hukum Grab dan PT Teknologi Indonesia, Hotman Paris Hutapea menyatakan putusan sidang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kliennya atas dugaan diskriminasi mitra pengemudi tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Hotman juga menyebut putusan KPPU tersebut merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha Indonesia di mata internasional, terlebih bagi Grab yang telah membuka banyak lapangan pekerjaan dan menyediakan biaya transportasi yang terjangkau untuk masyarakat.

“Di saat presiden Joko Widodo sedang bekerja keras membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing (Grab dan TPI) yang telah menanamkan modal besar di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan,” tulis Hotman dalam keterangan tertulisnya.

Hotman turut menyayangkan denda dengan nilai yang fantastis dijatuhkan kepada Grab dan TPI dalam situasi pandemi.

Baca: Grab Kena Hukum, Tim Hotman Paris Sebut Nama Presiden, Minta Jokowi Awasi KPPU

"Anehnya, perusahaan yang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas. Apalagi hukuman denda fantastis tersebut dijatuhkan pada situasi Covid-19 di mana Grab dan TPI merupakan perusahaan yang sangat terdampak akibat kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah RI.

Diketahui sebelumnya, KPPU menjatuhkan sanksi kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Grab terkena denda Rp 30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar.

Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Denda sebesar Rp 30 miliar kepada Grab ini terdiri dari Rp 7,5 miliar pelanggaran pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas pasal 19, sementara TPI dikenakan Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut.

Baca: Didenda Rp 30 Miliar, Grab Akan Ajukan Banding

Pernyataan Grab Indonesia

Grab menyesalkan KPPU memutuskan Grab dan TPI bersalah atas dugaan diskriminasi yang menguntungkan mitra pengemudi TPI, meskipun adanya argumentasi dan pembuktian yang kuat dari Grab dan didukung oleh saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas