Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PPP Nilai Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja Sudah Tepat

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan penghentian paket pelatihan program kartu prakerja sudah tepat.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus PPP Nilai Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja Sudah Tepat
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ilustrasi. 

"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun, Kamis (2/7/2020).

Untuk diketahui terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra kartu Prakerja.

Di antaranya yakni Skill Academy by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, dan Tokopedia.

Penghapusan paket pelatihan dilakukan setelah Manajemen Pelaksanan Kartu Prakerja mengevaluasi pelatihan yang digelar oleh lembaga pelatihan Prakerja.

Evaluasi tersebut mencakup diantaranya pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja dan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan.

Dalam surat tersebut terdapat empat poin hasil evaluasi:

Pertama, beberapa mitra platform digital kartu prakerja membuat dan menawarkan produk paket pelatihan (bundling) yang terdiri atas beberapa jenis atau kelas pelatihan.

Berita Rekomendasi

Paket pelatihan ini diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital (paket pelatihan).

Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut, setelah mereka mendapat insentif tunai.

Ketiga, akibatnya, maka tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.

Keempat, Manajemen Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada di dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas