TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR dikabarkan minta dilibatkan dalam penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, yaitu MIND ID atau Inalum.

Hal itu terjadi saat Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak, Selasa (30/6/2020).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian memberikan klarifikasi terkait berita soal CSR.

Menurut dia, kebetulan BUMN anak perusahaan MIND ID seperti PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah punya program CSR kepada masyarakat di daerah-daerah.

Baca: Senin Depan, Pimpinan DPR Panggil Komisi VII soal Permintaan Pelibatan CSR

Ramson mengusulkan saat penyerahan bantuan sebagai realisasi CSR kepada rakyat tersebut, sebaiknya BUMN mengkoordinasikan via Sekretariat Komisi VII DPR.

Sehingga, jika daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah pemilihan (Dapil) Anggota Komisi VII bisa sama-sama menyerahkannya kepada rakyat.

"Apalagi di daerah pemilihan yang langsung dan dekat dengan wilayah operasi BUMN yang berada di bawah MIND ID/Inalum tersebut," kata Ramson kepada Tribunnews, Jumat (3/7/2020).

Ramson beralasan, hal itu bagian dari melaksanakan fungsi pengawasan.

Demikian pula memperlihatkan kepedulian Anggota Komisi VII DPR terhadap kepentingan rakyat di daerah pemilihan tersebut saat penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, Ramson berpendapat kerja sama terkait penyerahan CSR dengan BUMN tidak melanggar Undang-undang.

Sebab, bantuan CSR itu langsung diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah, bukan untuk anggota Komisi VII DPR.

"Iya kalau langsung ke rakyat ya bisalah, tidak dilarang. Karena jelas ada tanda terima barang oleh yang menerima di daerah. Apalagi suasana sekarang dampak Covid-19, rakyat di dapil memang pada mengharap bantuan," ujarnya.

"Tidak pernah minta dana, bentuk barang yang bisa langsung diserahkan ke rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ramson mengaku tidak mengharapkan sama sekali program CSR dari BUMN di bawah MIND ID tersebut.