TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR dikabarkan minta dilibatkan dalam penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, yaitu MIND ID atau Inalum.

Hal itu terjadi saat Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak, Selasa (30/6/2020).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian memberikan klarifikasi terkait berita soal CSR.

Menurut dia, kebetulan BUMN anak perusahaan MIND ID seperti PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah punya program CSR kepada masyarakat di daerah-daerah.

Baca: Senin Depan, Pimpinan DPR Panggil Komisi VII soal Permintaan Pelibatan CSR

Ramson mengusulkan saat penyerahan bantuan sebagai realisasi CSR kepada rakyat tersebut, sebaiknya BUMN mengkoordinasikan via Sekretariat Komisi VII DPR.

Sehingga, jika daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah pemilihan (Dapil) Anggota Komisi VII bisa sama-sama menyerahkannya kepada rakyat.

"Apalagi di daerah pemilihan yang langsung dan dekat dengan wilayah operasi BUMN yang berada di bawah MIND ID/Inalum tersebut," kata Ramson kepada Tribunnews, Jumat (3/7/2020).

Ramson beralasan, hal itu bagian dari melaksanakan fungsi pengawasan.

Demikian pula memperlihatkan kepedulian Anggota Komisi VII DPR terhadap kepentingan rakyat di daerah pemilihan tersebut saat penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, Ramson berpendapat kerja sama terkait penyerahan CSR dengan BUMN tidak melanggar Undang-undang.

Sebab, bantuan CSR itu langsung diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah, bukan untuk anggota Komisi VII DPR.

"Iya kalau langsung ke rakyat ya bisalah, tidak dilarang. Karena jelas ada tanda terima barang oleh yang menerima di daerah. Apalagi suasana sekarang dampak Covid-19, rakyat di dapil memang pada mengharap bantuan," ujarnya.

"Tidak pernah minta dana, bentuk barang yang bisa langsung diserahkan ke rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ramson mengaku tidak mengharapkan sama sekali program CSR dari BUMN di bawah MIND ID tersebut.

Pasalnya, ia berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X tidak terkait dengan daerah program-program CSR BUMN di bawah Inalum

"Dapil saya belum pernah dapat CSR dari mereka (Inalum atau anak perusahaannya), dan saya tidak mengharap karena memang jauh dari daerah operasi mereka. Saya punya strategi tersendiri memenuhi sebahagian tuntutan masyarakat di daerah pemilihan saya," ucapnya.

Sebelumnya, permintaan CSR itu terjadi saat Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, yaitu MIND ID, Selasa (30/6/2020).

Sebelum permintaan CSR, RDP tersebut sempat diwarnai ketegangan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Muhammad Nasir dan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak yang terlibat dalam perdebatan sengit itu.

Nasir bahkan sampai mengusir Orias Petrus Moedak keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, Muhammad Nasir menyebut tak mau lagi rapat dengan Orias.

Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin pun sempat menengahi perdebatan tersebut kemudian menskors rapat untuk istirahat sekaligus shalat Ashar.

Setelah itu, semua peserta rapat kembali lagi ke ruang rapat. Namun, Muhammad Nasir hanya kembali sebentar.

Ia kemudian meninggalkan ruang rapat setelah rapat dimulai kembali sekitar 15 menit.

Alex pun membuka kembali rapat dan melanjutkan rapat dengan pembahasan realisasi CSR yang dialokasikan para perusahaan pelat merah ini selama Covid-19.

Padahal, sebelumnya Holding Tambang sedang menjelaskan satu per satu persoalan produksi dan dampak pandemi terhadap penerimaan negara.

Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah, Alex menyela pembicaraan. Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.

"Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?" tanya Alex.

Dirut PT Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya. "Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak," kata Arviyan.

"Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR gak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," ujar Alex.

Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR.

Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.