TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan belum ada obrolan di internal partainya terkait sinyal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Meski begitu, jika PAN ditawarkan bergabung dengan pemerintahan, maka keputusan itu ada di tangan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Ia yakin Zulhas akan menyambut baik tawaran tersebut. Apalagi, ancaman reshuffle Presiden Jokowi kepada para menterinya untuk membenahi penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Pada prinsipnya untuk hal-hal yang sifatnya positif, kebaikan. Kebijakan-yang bisa menunjang kesejahteraan rakyat. Apalagi sekarang dalam kondisi Covid-19, perekonomian rakyat terpuruk. Membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tentu PAN akan mendukung," katanya, Jumat (3/7/2020).

Reshuffle kabinet ia memastikan kembali, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan sampai saat ini belum ada pembicaraan serius terkait hal itu.

"Belum ada (obrolan reshuffle). PAN sampai sekarang masih fokus untuk penanganan Covid-19 di Dapil-Dapil (Daerah Pemilihan)," kata Eddy.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga menegaskan partainya tidak pernah menyodorkan nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Sampai sekarang kami tidak sodorkan nama, tidak ada," ujar Yandri.

"Saya beberapa malam sama Bang Zul (Zulkifli Hasan) dari pagi sampai malam, tidak sama sekali nyinggung reshuffle atau membawa nama siapa yang mau jadi menteri, tidak ada," tutur Yandri.

"Prinsip PAN itu, program pemerintah yang bagus, PAN dukung. Kalau ada kebijakan dirasa kurang pas, maka PAN akan menyampaikan kritikan konstruktif, disampaikan secara santun, cari solusi terbaik," sambung Yandri.

Baca: Amien Rais Sodorkan Masukan ke Jokowi, Kriteria Menteri Jika Terjadi Reshuffle

Baca: Sekjen PAN Sebut Belum Ada Obrolan Soal Reshuffle Kabinet

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020 lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah , Minggu (28/6/2020).

Presiden kemudian mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.