TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (4/7/2020).

Dalam kunjungannya Menteri Siti turut didampingi Sekjen LHK, Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL) Hudoyo, dan Ka Badan Penyuluhan, bersama anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno.

Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi program-program KLHK yang memberdayakan masyarakat. Program KLHK sangat baik dan direspon masyarakat. Dan saya menyaksikan bahwa program KLHK dimasa Covid-19 telah berjalan di masyarakat, seperti Bank Pesona yang memberdayakan masyarakat. Jika rakyat diberdayakan, saya yakin hutan akan dijaga masyarakat, saya mendukung program Bank Pesona untuk diperluas," papar Sutrisno.

Menteri dan Anggota DPR Komisi IV tersebut menerima laporan tentang pelaksanaan program RHL di lapangan.

Sutrisno menambahkan, selama 10 tahun menjadi Bupati Majalengka sebelum menjadi Anggota DPR RI, dirinya mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini terkenal wilayah yang berbatu dan belum tertata secara baik.

Bahkan sebagai hutan lindung masyarakat tidak dapat menyentuh.

Baca: Menteri Siti Nurbaya Diskusi Virtual dengan Anak-anak Hebat Pejuang Lingkungan Indonesia

Baca: Menteri Siti Nurbaya Bicara Pentingnya Studi Environmental Diplomacy

"Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam. Dia mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan hutan," tambah Sutrisno.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan komisi IV DPR untuk kerja KLHK.

Menteri Siti pun meminta kepada jajarannya agar untuk semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat.

"Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon," ujarnya.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya.

"Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan," tegasnya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir Covid-19, kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat sehingga bisa mendapatkan penghasilan.