TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu belakangan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju bergulir liar.

Selain nama-nama menteri yang diprediksi akan dicopot, beredar pula nama-nama yang disebut-sebut layak masuk kabinet menggantikan menteri yang ada saat ini.

Beberapa nama yang disebut-sebut akan masuk menjadi anggota baru di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, Doni Monardo, hingga Hasto Kristiyanto.

Selain itu, terselip pula nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut-sebut akan diangkat menjadi Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki.

Menanggapi isu perombakan kabinet itu, termasuk soal AHY yang dikabarkan akan menjadi menteri, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon angkat bicara.

Baca: Soal AHY Diisukan Masuk Kabinet Jokowi: Peluang hingga Dinilai Bisa Jadi Jalan Menuju Pilpres 2024

Baca: Dinilai Bisa Muluskan Jalan ke Pilpres 2024, Pengamat Sarankan AHY Terima Jika Ditawari Jadi Menteri

Menurut Jansen, isu-isu tersebut tidak perlu ditanggapi serius. Terlebih, nama-nama itu dari sumber yang tidak diketahui dengan jelas.

"Aduh.., kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu. Rasanya tidak perlulah ditanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu. Apalagi soal reshuffle itu kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen kepada Tribunnews.com, Minggu (5/7/2020).

Partai Demokrat, kata Jansen, tidak ambil soal isu reshuffle. Menurut dia, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bekerja maksimal menghadapi krisis akibat pandemi Corona.

"Bagi kami di Partai Demokrat, mau ada reshuffle atau tidak, yang penting penanganan Covid-19 ini diseriusi oleh Pemerintah. Itu jauh lebih penting dibanding gonjang-ganjing politik terkait reshuffle," jelas Jansen.

Jansen mengatakan, jangan sampai persoalan pokok soal penanganan Covid-19 ini tidak tuntas, sementara masyarakat sibuk membahas berlarut-larut soal reshuffle kabinet.

"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," kata Jansen.

Adapun Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tak ada urgensi Presiden Jokowi menjadikan AHY sebagai menteri dalam reshuffle kabinet mendatang.

Baca: Daftar Menteri yang Layak Di-Reshuffle Versi IPO: Ada Nama Terawan dan Erick Thohir, Siapa Teratas?

Baca: Peluang Menteri di Tengah Isu Reshuffle: Prabowo Diperkirakan Aman, Terawan Terancam

Menurut dia, masuknya AHY justru akan dianggap reshuffle sebagai upaya menata koalisi, bukan menata kerja kabinet.

"Jadi antiklimaks," kata Yunarto dalam webinar 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' Sabtu (4/7/2020).

Yunarto berpendapat, di satu sisi AHY memerlukan panggung jika ingin maju di Pilpres 2024.

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu disebutnya tak memiliki panggung sebesar para kepala daerah.

"Dia harus mendapat panggung, salah satunya dengan menjadi menteri."

Adapun dari sisi Jokowi, Yunarto melanjutkan, bergabungnya Partai Demokrat akan menambah kekuatan koalisi di parlemen.

Jokowi pun akan lebih mudah menggolkan agenda pemerintahannya, seperti omnibus law RUU Cipta Kerja dan pemindahan ibu kota negara.

Meski begitu, Yunarto memandang Jokowi sebenarnya tak memerlukan penambahan anggota koalisi, mengingat kekuatan koalisi Jokowi sudah mayoritas di parlemen.

Baca: Rencana Reshuffle di Indonesia Masih Wacana, Sementara Semua Anggota Kabinet Perancis Pilih Mundur

Baca: Politikus PKB Usulkan 3 Menteri Non-Parpol Ini Di-reshuffle

"Jokowi sudah 74 persen menguasai parlemen. Untuk apa (memasukkan Demokrat)?" kata dia.

Yunarto mengatakan, kemarahan Jokowi saat rapat kabinet beberapa waktu lalu menjadi antiklimaks jika kemudian terjadi penambahan anggota koalisi, termasuk jika AHY masuk kabinet.

"Apa urgensinya, misalnya, AHY dengan penanganan Covid-19 yang lebih baik?" ucapnya.(tribun network/yud/dit/dod)