Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

APERSI Ungkap Berbagai Kendala Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan KPR

Masyarakat berpenghasilan rendah rata-rata merupakan para pekerja sektor informal, sehingga mereka memiliki penghasilan yang tidak tetap.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
zoom-in APERSI Ungkap Berbagai Kendala Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan KPR
ISTIMEWA
Ilustrasi perumahan. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaedi Abdullah menyebut sejumlah faktor yang menghambat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Satu di antaranya lantaran masyarakat berpenghasilan rendah rata-rata merupakan para pekerja sektor informal, sehingga mereka memiliki penghasilan yang tidak tetap.

Hal ini yang menjadi kendala bagi mereka dalam memperoleh rumah bersubsidi, karena perbankan tidak bisa mengakomodasi mereka.

Baca: Kebijakan Ekonomi Jokowi terkait Corona: Potongan Cicilan Rumah Subsidi hingga Kelonggaran Kredit

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/7/2020).

"Syarat untuk mendapatkan rumah MBR ini banyak sekali, sehingga untuk pemenuhan syarat rumah MBR, masyarakat harus libur bekerja satu hari, padahal libur bekerja biaya hidup hilang," kata Junaedi.

Ia juga menyebut bahwa fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan MBR memang sulit mendapatkan KPR karena terganjal aturan hingga kekurangan pasok (backlog).

Baca: PKB Usulkan BTN Rumah Bersubsidi Bagi Warga Miskin Kota

Rekomendasi Untuk Anda

"Permasalahan di lapangan, backlog yang bertambah dan tidak tahu data validnya, karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada sendiri, data sensus berbeda," jelas Junaedi.

Bahkan, kata dia, masih ada sederet kendala yang dihadapi MBR dalam upaya mendapatkan rumah bersubsidi.

Mulai dari tingginya biaya perizinan dan sertifikasi hingga keterbatasan anggaran subsidi perumahan yang tergolong kecil.

Baca: Anggaran Terbatas, APERSI Pesimis Penyediaan Rumah Bersubsidi Akan Sesuai Target

"Ini biaya yang nggak tercatat, perubahan aturan tidak ada masa transisi, menimbulkan ketidakpastian perusahaan," pungkas Junaedi.

Perlu diketahui, menurut data yang dimiliki APERSI, sepanjang 2019, realisasi terkait penyediaan rumah mencapai 89.190 unit.

Jumlah tersebut dibangun oleh 2.700 pengembang (developer).

APERSI pun menargetkan penyediaan 221.180 unit rumah pada 2020 ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas