Dukung Pemerataan Pendidikan Digital Sampai ke Pelosok, Pemerintah Bakal Siapkan Dana Rp 22 Triliun
Wakil Presiden Maruf Amin ingin terobosan di dunia pendidikan berbasis digital terus dikembangkan.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin ingin terobosan di dunia pendidikan berbasis digital terus dikembangkan.
Maruf Amin berharap pendidikan berbasis digital mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia dan dapat menghilangkan kesenjangan pendidikan di masyarakat pada masa mendatang.
"Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," ungkap Maruf Amin saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta, Selasa (07/07/2020).
Baca: Pengamat Pendidikan Minta Nadiem Makarim Terbuka Dalam Rumuskan Kebijakan
Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan lewat penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti zaman.
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp 22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," katanya.
Pendidikan digital, dikatakan Maruf Amin, mampu mendukung reformasi birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan.
"Jadi, memang harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu, kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," katanya.
Baca: Kelas Online Bisa Jadi Batu Loncatan Era Baru Pendidikan, Pemerintah Diharap Segera Buat Regulasi
Sebelumnya, Calon Rektor dari Universitas Siber Asia (UNSIA) Jang Youn Cho menjelaskan mengenai adanya pendidikan tinggi yang menjadi program kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea, yang diberi nama Universitas Siber Asia (UNSIA).
Universitas ini nantinya akan melakukan penerapan 100% perkuliahan dengan sistem jarak jauh (online) pertama di Indonesia.
"Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar [pendidikan] Indonesia dengan standar [pendidikan] dunia,” jelasnya.
Baca: Presiden: Pendidikan Tinggi Memiliki Peran Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Nasional El Army Bermawi Putera juga menambahkan bahwa latar belakang penyelenggaraan penuh pendidikan digital melalui jarak jauh tersebut yaitu untuk memberikan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dengan sumber pengajarnya didapatkan dari pengajar terbaik di bidangnya yang ada di seluruh dunia.
"Seperti pidato Pak Jokowi, kita harus kolaborasi, kita harus inovasi, kita harus berpikir out of the box. Inovasi yang akan dilakukan yaitu pitching profesor terbaik di bidangnya dari seluruh dunia, yang akan dibantu melalui tutoring. Kolaborasi dilakukan dengan semua universitas terbaik, seperti dari Amerika dan Korea," katanya.
Dengan adanya UNSIA, lanjutnya, diharapkan akan membantu mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang saat ini masih di bawah Korea, Singapura, dan Malaysia.
“Ini bisa membantu mendorong kenaikan APK nya. Ya sekarang ini baru mencapai 34%, Korea sudah 96%, Malaysia sudah 51%, Singapura 82%, tapi kita masih jauh di bawah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kenaikan," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohammad Nasir, dan Tim Ahli Wapres Bambang Widianto