Sekolah dan Kampus Swasta Mulai Menyerah, Pimpinan Komisi X DPR Khawatir IPM Jeblok
Fikri menyinggung soal mulai menyerahnya sebagian sekolah dan kampus swasta di Tanah Air akibat dampak dari lamanya pandemi
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengkhawatirkan merosotnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyusul kondisi Pendidikan swasta di Tanah Air yang mulai angkat bendera putih menghadapi dampak pandemi.
“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” kata Fikri kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
Fikri menyinggung soal mulai menyerahnya sebagian sekolah dan kampus swasta di Tanah Air akibat dampak dari lamanya pandemi Covid-19 berlangsung.
Baca: Mendikbud Akan Permanenkan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, Ini Kata Politikus PPP
“Ada info dari sekolah maupun kampus di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujar politikus PKS ini.
Dampak pandemi secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan.
"Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di pendidikan swasta,” katanya.
Sehingga, Fikri menduga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun.
"Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” ujarnya.
Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sedangkan, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Fikri mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.
"Sejak awal digelontorkan Rp 405,1 triliun dana Covid, coba lihat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan," ucapnya.
