Proyek Lumbung Pangan, Menteri PUPR Perbaiki Lahan yang Sudah Ada Jaringan Irigasi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan kunci pengembangan lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni penyediaan air untuk irigasi sawah.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kunci pengembangan lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha).
Menurut Basuki, ketersediaan air untuk irigasi harus diselesaikan kemudian menyusul teknologi pertaniannya.
"Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," kata Menteri PUPR saat meninjau langsung, Rabu (8/7/2020).
Baca: Menteri PUPR: Jalan Tol Trans Sumatera Hadapi Masalah Pendanaan
Baca: PUPR Anggarkan Rp 2,9 Triliun Garap Rehabilitasi Saluran Irigasi Lumbung Pangan Nasional di Kalteng
Dia menjelaskan dengan revitalisasi areal sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih murah dibandingkan dengan harus mencetak sawah baru.
"Karena kalau membuka sawah baru rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk lahan seluas 1 ha apalagi di daerah rawa itu bisa mencapai Rp 30 juta. Kalau kita merehabilitasi sawah yang sudah ada untuk luas lahan 1 ha hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 8-9 juta," tuturnya.
Menteri Basuki mengungkapkan, Kalteng dipilih sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, karena dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik.
Sebelumnya, Basuki menyebut proyek rehabilitasi saluran irigasi lumbung pangan nasional atau food estate di Kalteng ini membutuhkan anggaran sekitar Rp2,9 Triliun.
“Dari Kementerian PUPR mengeluarkan dana Rp49 miliar untuk desain rehabilitasi irigasi menggunakan APBN 2020. Untuk keseluruhan Rp2,9 Triliun,” katanya.
Basuki menyebut pembangunan irigasi seluas 165 ribu hektare (Ha) itu ditargetkan rampung di tahun 2022.
Rencananya tahun ini, pemerintah akan memulai uji coba penggarapan di lahan seluas 28.000 Ha sebagai proyek percontohan.
Secara keseluruhan food estate yang terletak di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas ini dimulai di tahun 2021.
“Kementerian PUPR turun tangan untuk merehabilitasi saluran irigasinya. Sedangkan Kementerian Pertanian masuk menyiapkan bibit dan alat pertanian. Kementan aktor utamanya,” tutur Basuki.
Di kesempatan yang sama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan akan langsung melakukan penanaman berbagai komoditas pangan hingga berlanjut ke produksi.
Harapannya, satu hektare lahan sawah dapat digarap satu petani.
"Ini full mekanisasi jadi paling tidak 2 hektare 1 orang. Tapi dengan mekanisasi yang lebih baik, 1 orang bisa menangani 4 hektare," terang Syahrul.
Mentan mengatakan lumbung pangan ditargetkan akan memproduksi komoditas padi, hortikultura, sayur-sayuran, dan buah-buahan
“Nantinya kita juga memfasilitasi untuk ternak. Setiap komoditas yang ditanam paling tidak bisa menghasilkan 5-6 ton per hektare,” pungkas Syahrul.
--