Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polri terkait pilot yang ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilaksanakan terhadap pilot terlibat kasus narkoba.

Baca: Dirut Garuda Indonesia Tegaskan akan Pecat Oknum Pilot Pakai Narkoba

"Karena penanganan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba oleh pilot, merupakan wewenang pihak kepolisian," ucap Novie dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2020).

Novie juga menyebutkan pihaknya tidak akan melindungi personil penerbangan yang terlibat dalam kasus narkoba.

"Hingga saat kami telah berkomitmen untuk mewujudkan penerbangan di Indonesia bebas dari penggunaan narkotika.

Komitmen tersebut, lanjut Novie, itu dilakukan melalui tes narkoba, atau rapid urine napza (RUN) secara random di bandara seluruh Indonesia," ucap Novie.

"Kami juga meminta kepada operator penerbangan untuk terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba serta melakukan tes narkoba kepada para personilnya," kata Novie.

Menurut Novie, pemberantasan narkoba dalam penerbangan dilakukan tidak hanya bagi pengguna jasa angkutan udara, tetapi juga kepada para personil penerbangan.

Baca: Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu Jaringan Aceh di Bintaro, Rencananya Mau Diedarkan di Jabodetabek

"Maka dari itu kami memastikan, personil penerbangan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak akan mendapat perlindungan dari Kementerian Perhubungan," ujar Novie.

"Kami berkomitmen penuh dalam pemberantasan narkoba, demi terwujudnya penerbangan di Indonesia yang selamat, aman, dan nyaman," tutup Novie.

Lebih tiga tahun

Sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono menjelaskan ketiganya sudah memakai sabu selama bertahun-tahun.

Rata-rata, ketiganya sudah konsumsi barang tersebut selama tiga sampai empat tahun.