Kartu Pra Kerja Gelombang 4 akan Dibuka, Ini Perubahan Aturan Setelah Revisi, Berikut Cara Daftarnya
Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 segera dibuka, Anda dapat mengakses laman www.prakerja.go.id dan simak aturan baru dari Presiden Joko Widodo.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Tiara Shelavie
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
Di mana peserta yang tidak memenuhi syarat, namun telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan mengembalikan insentif.
Hal tersebut, sesuai Pasal 31C beleid mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Pra Kerja yang tidak sesuai syarat tetapi telah menerima bantuan biaya pelatihan.
Pengembalian bantuan biaya Kartu Pra Kerja berlaku dalam jangka waktu 60 hari.
Apabila tidak dikembalikan, maka Manajemen Pelaksana akan menggugat ganti rugi.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," jelas aturan tersebut, dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Jumat (10/7/2020).
Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.
Program Kartu Pra Kerja diperuntukkan bagi pencari kerja atau pekerja/buruh yang terkena PHK.
Kemudian, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Pencari kerja harus memenuhi persyararatan, diantaranya WNI, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengkuti pendidikan formal.
Kartu Pra Kerja tidak bisa diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.
Apabila penerima Kartu Pra Kerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.
"Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," tulis Pasal 31D beleid tersebut.
Adapun, sebagai informasi berikut langkah-langkah mendaftar Kartu Pra Kerja, dilansir akun Instagram @prakerja.go.id:
