TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Tommy Soeharto langsung turun gunung membubarkan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dianggapnya ilegal, Sabtu (11/7/2020) siang.

Munaslub itu diselenggarakan kader yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B).

Dalam video yang beredar, Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, datang didampingi Sekjen Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader Partai Berkarya.

Mereka langsung membubarkan Munaslub tersebut.

Ketua DPP Partai Berkarya, Vasco Ruseimy mengatakan, kader tersebut memaksakan untuk menggelar Munaslub. Karena ilegal, Munaslub itu pun dibubarkan langsung oleh Tommy dan Priyo.

"Mereka menggunakan atribut itu ya ilegal, makanya di situ ketua umum turun gunung langsung Pak Tommy beserta Pak Priyo turun gunung datang ke Hotel Kemang itu untuk membubarkan acara itu," kata Vasco saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (11/7/2020).

Vasco menjelaskan, Partai Berkarya sebelumnya sudah menggelar rapat pleno dan Rapimnas. Di rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada pergantian kepengurusan DPP.

Selain itu, di rapat pleno dan Rapimnas juga menyepakati diberhentikannya orang-orang yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya.

Ia menyebut orang yang dipecat itu sebagai penggerak P3B, termasuk Badaruddin Andi Picunang.

"Di pleno itu diputuskan bahwa memang orang-orang yang ingin memecah belah partai itu untuk diberhentikan dan diperkuat lagi dengan Rapimnas," ujarnya.

Baca: Yunarto Wijaya Sindir Ucapan Tommy Soeharto soal Pemilu: Karena Zaman Saya Pemenang Satu Orang Saja

Baca: Munaslub Tetap Digelar, Muchdi PR Ditetapkan Jadi Ketua Umum Partai Berkarya Periode 2020-2025

Vasco mengatakan, sebenarnya Tommy dan Priyo telah membuka pintu selebar-lebarnya agar kader partai kembali solid dan tidak pecah. Namun pihak P3B masih memaksakan menggelar Munaslub ilegal tersebut.

"Sampai detik terakhir di Rapimnas Pak Tommy sudah menampumg mereka kembali tapi mereka tetap keukeuh menyelenggarakan Munaslub. Ya sudah kalau gitu harus diberi teguran keras dari ketua umum dan sekjen langsung ke sana," ucapnya.

Vasco menambahkan, Munaslub ilegal itu terindikasi akan mengarahkan Partai Berkarya mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Munaslub ilegal tersebut mau cawe-cawe dukung Jokowi dan mau memecah belah partai," katanya.

Ancam Pecat

Sebelumnya Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra tak akan segan-segan memecat kader yang menginginkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dilangsungkan.

Diketahui, sebagian pengurus partai dan kader-kader membentuk Presidium Penyelemat Partai untuk mempercepat Munaslub.

"Sungguh disayangkan dinamika yang tidak produktif itu semakin dipertontonkan dengan membentuk Presidium Penyelemat Partai Berkarya, yang ironisnya ingin melaksanakan Munaslub. Partai Berkarya belum pernah melaksanakan Munaslub sebelumnya," kata Tommy dalam rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, Rabu (8/7/2020).

Tommy mengatakan, dirinya memahami dinamika di internal partai memiliki nilai positif untuk kemajuan partai sehingga bisa dibicarakan dalam forum.

Baca: Banyak Penyelenggara Meninggal, Tommy Soeharto Sebut Pemilu 2019 Tak Demokratis

Baca: Tommy Soeharto Tak Segan Pecat Kader yang Ingin Munaslub Dilangsungkan

Namun, dinamika tersebut sudah melewati batas, sehingga ia akan bersikap tegas dengan memberhentikan pengurus partai dan kader-kader yang ikut dalam Presidium Penyelemat Partai tersebut.

"Dengan izin rapat pleno ini dan juga dukungan DPW, nantinya saya akan ambil tindakan tegas untuk mencabut keanggotaan dan mencopot sebagai pengurus dan sebagai anggota majelis tinggi. Hal ini memungkinkan sesuai AD ART," ujarnya.

Ancaman Tommy itu terkait sejumlah kader Partai Berkarya yang tergabung dalam Presidium Penyelamat meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempercepat Munaslub.

"Permintaan kader agar Munaslub dipercepat, Insya Allah 30 hari dari hari ini," kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang di Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2020).

Badaruddin mengatakan, ada beberapa permasalahan yang membuat para kader meminta Munaslub dipercepat. Salah satunya, kegagalan Partai Berkarya mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen empat persen pada Pemilu 2019.

"Pasca-Pemilu 2019 kondisi Partai Berkarya semakin tidak menentu, karena tidak adanya pedoman teknis dan arahan. Sementara permasalahan internal partai baik di pusat maupun daerah semakin meningkat dari hari ke hari," ujarnya.

Badarudin juga mengatakan, sejumlah kader menilai DPP tidak pernah melakukan evaluasi pasc-Pemilu 2019.

Oleh karenanya, sejumlah kader meminta kepemimpinan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto, Sekjen Priyo Budi Santoso dan trah Cendana lainnya dievaluasi.

"Saya kira tidak hanya ketum dan sekjen ya, karena ini kolektif, termasuk saya juga boleh dikatakan termasuk di dalamnya intinya, mengelola itu secara kolektif, harus ada pedoman sesuai AD ART," ucapnya. (chaerul/ilham/tribunnetwork/cep)