TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan bahwa sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju mendesak untuk dilakukan saat ini.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020.

Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Respons publik ini berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Beberapa nama menteri pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kerja mereka.

Baca: Maruf Amin: Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri telah melahirkan beberapa program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, seperti pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk bidang industri tertentu.

Selain itu, insentif pajak juga turut diberikan kepada para pelaku UMKM.

Ketidakpuasan ini menjadi sinyal bahwa dampak dari program ekonomi yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.