Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Fraksi PKB Terima Perwakilan Petani Sumut yang Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta

Rombongan petani itu lebih dahulu datang ke Jakarta untuk melakukan upaya advokasi atas konflik agraria yang mereka alami dengan pihak PTPN II.

Fraksi PKB Terima Perwakilan Petani Sumut yang Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima perwakilan petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menggelar aksi jalan kaki menuju Istana Negara, di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima perwakilan petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menggelar aksi jalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta.

Rombongan petani itu lebih dahulu datang ke Jakarta untuk melakukan upaya advokasi atas konflik agraria yang mereka alami dengan pihak PTPN II.

Sementara ratusan petani lainnya masih berada di Pekanbaru untuk melanjutkan aksi jalan kaki ke Istana Negara menuntut keadilan.

Mereka disambut oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan beberapa anggota fraksi PKB lainnya, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Yanuar Prihatin, Daniel Johan dan Nasim Khan.

Baca: Petani Tembakau Temui Anggota DPR, Bahas Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan ada kejanggalan karena sertifikat yang telah terbit justru malah dilanggar oleh pihak PTPN II.

"Ini jelas ada suatu kejanggalan bagaimana sertifikat bisa terbit bagaimana ada perjanjian yang sudah dikeluarkan oleh PTPN sendiri tetapi malah dilanggar atau malah sertifikatnya yang tadi dikatakan ada lambang Garuda juga ini tidak berlaku," kata Cucun di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai hal semacam itu menunjukkan buruknya penataan sistem administrasi negara.

Akibatnya, masyarakat tak berdaya menjadi korban karena mengalami penggusuran.

"Jangan sampai konflik-konflik lahan ini yang akan menjadi korban rakyat kecil. Justru seharusnya tugas negara bagaimana pemerintah bisa hadir jangan sampai yang dikorbankan terus yang tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan kalau dikatakan masyarakat punya legalitas saja dikriminalisasi karena yang dihadapi adalah negara," ujarnya.

Atas dasar itu, Fraksi PKB mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas