"Pemerintah, baik pusat dan daerah harus selalu memberikan kebijakan yang inklusif agar tidak ada rakyat yang termarjinalkan karena kebijakan pemerintah. Generasi muda harus memiliki kepekaan sosial sehingga dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang eksklusif dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," kata Sahat dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada hari Senin (13/7/2020).

Menurut Sahat, Sekolah Kebijakan Publik secara virtual diadakan oleh Rumah Milenial Indonesia sebagai wadah belajar dan berjejaring bagi generasi muda sebelum terjun ke dalam pengabdian di tengah masyarakat.

"Sekolah Kebijakan Publik angkatan pertama ini diikuti 130 orang peserta dari seluruh Indonesia. Melihat banyaknya teman-teman muda yang ingin mengikuti kegiatan ini, rencananya kita akan adakan kelas angkatan kedua pada bulan Oktober mendatang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi generasi muda dan kemajuan Indonesia," harap Sahat.

Rumah Milenial Indonesia mengadakan Sekolah Kebijakan Publik secara virtual mulai tanggal 12 Juni sampai 13 Juli 2020.

Baca: Political Will Jokowi Kepada Papua Perlu Didukung Iklim Demokrasi yang Baik

Para pembicara yang telah hadir dalam kegiatan ini antara lain Asrorun Ni'am (Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora), Djauhari Oratmangun (Dubes RI untuk Republik Rakyat China & Mongolia), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Kerja 2014-2019), Febry C. Tetelepta (Deputi I Kantor Staf Presiden).

Dari kalangan profesional juga diisi oleh Hokkop Situngkir (Executive Director ID Next Leader), Rina Saadah (Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan), Restu Hapsari (Staf Khusus Menteri Sosial), Putu Bravo Timothy (Managing Partner Firma Hukum THEY Partnership), Asfinawati (Ketua YLBHI), Theo Surbakti (Business Director ID Next Leader) dan Jojo Raharjo (Wartawan Senior).

Peserta juga akan mendapat bimbingan dari akademisi seperti Angel Damayanti (Dekan Fisip UKI Jakarta), Semuel S. Lusi (Peneliti Center for Critical Thinking UKSW), dan Dodi Lapihu (Direktur Eksekutif IAAC).