Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

ICW: MLA Indonesia dengan Swiss Hanya Bagian Kecil Perampasan Aset di Luar Negeri

Menurut ICW, hal terpenting saat ini adalah DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset

ICW: MLA Indonesia dengan Swiss Hanya Bagian Kecil Perampasan Aset di Luar Negeri
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Coruption Watch (ICW)  menilai perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan Swiss hanya bagian kecil dari legislasi yang mendukung  perampasan aset hasil kejahatan korupsi di luar negeri. 

Menurut ICW, hal terpenting saat ini adalah DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

Baca: Pemerintah Segera Lacak Aset Hasil Kejahatan di Swiss Seiring Disahkannya UU MLA Indonesia-Swiss

"Hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (15/7/2020).

ICW memandang di masa yang akan datang, jika RUU ini sudah disahkan, penegak hukum tidak lagi bergantung dengan kehadiran para pelaku korupsi di Indonesia. 

Sekali pun menjadi buronan, aset mereka yang diduga berasal dari kejahatan korupsi yang jika tidak dapat dibuktikan sebaliknya bisa dirampas dalam persidangan.

"Metode pembuktiannya pun lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian," Kurnia menjelaskan.

Sehingga, sambungnya, penting untuk diketahui bahwa RUU Perampasan Aset sudah menjadi tunggakan legislasi DPR dan pemerintah sejak tahun 2012. 

Dalam konteks ini, publik juga dapat dengan mudah melihat bahwa pembentuk UU memang tidak pernah memikirkan penguatan legislasi pemberantasan korupsi.

"Dapat dibayangkan, legislasi penting seperti RUU Perampasan Aset ini saja selama delapan tahun tidak kunjung dibahas oleh pembentuk UU. Sedangkan revisi UU KPK, prosesnya sangat kilat, praktis kurang dari 15 hari saja," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas