Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi tak memungkiri kerap berbicara tentang penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 kepada publik melalui media.

Budi Arie biasanya berbicara tentang Covid-19 sesuai dengan kapasitasnya sebagai Wamendes. Sebagai contoh ketika Budi Arie meminta publik Indonesia tidak mudik di Hari Raya Idul Fitri. Saat itu Budi dengan tegas meminta agar masyarakat urban, di kota-kota besar atau zona merah Covid-19 khususnya, tidak nekat mudik atau pulang ke desa.

Baca: Budi Arie Setiadi: Penumpang Gelap Selalu Hadir Tanpa Diundang

Aksi mudik atau pulang kampung dinilai Kemendes dapat membahayakan desa, yang selama ini menopang kebutuhan pangan masyarakat kota. Budi Arie menceritakan, ia kerap berbicara tentang Covid-19 di depan publik lantaran mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi, lanjut Budi Arie, memintanya menyuarakan penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap desa-desa di depan publik secara intens. "Lanjutkan, Mas Budi ngomong terus ke media," ucap Budi Arie menirukan Jokowi saat bertandang ke Markas Tribun Network, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Budi Arie menegaskan,diperintahkan Jokowi bicara soal Covid-19 karena narasi-narasi Kemendes berkaitan langsung dengan upaya melindungi desa-desa dari virus Covid-19.

Baca: Wamendes Budi Arie: Pandemi COVID-19 Sebabkan Kemiskinan di Desa Bertambah 5 Juta Jiwa

"Jadi saya memang diperintah untuk bicara terus di media, karena mungkin narasi-narasi kita ini bisa nyambung soal desa. Soal larangan mudik, soal desa produktif, tapi larangan mudik itu bertarung," ujar Budi Arie.

Budi Arie menceritakan saat dirinya memperjuangkan penerbitan kebijakan larangan mudik di Hari Raya saat rapat kabinet. "Kita bertarung di kabinet, ada yang pengen terus mudik, saya yang cegah terus. Harus dilindungi desa ini, kalau tidak bisa habis. Kita bilang ini akan mengganggu sistem produksi pangan dan sosial sebuah bangsa kalau desa ini hancur," katanya.

Baca: Wamendes Beberkan Ciri-ciri Pengelolaan Dana Desa yang Tidak Efektif dan Transparan

"Kemudian diterima, tetapi akhirnya kita tidak boleh menyinggung prinsip yang lain, yang waktu itu punya perhitungan tetap mudik kan juga interest-nya juga besar. Tapi kan dengan second opinion kita, kita harus lindungi yang lebih besar," katanya lagi.