Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Novel Baswedan

WP KPK: Urgensi Pembentukan TGPF Novel Baswedan oleh Jokowi Makin Tinggi

Yudi Purnomo mengharapkan Presiden Joko Widodo harus menunjukkan komitmen serius atas pemberantasan korupsi.

WP KPK: Urgensi Pembentukan TGPF Novel Baswedan oleh Jokowi Makin Tinggi
Tribunnews/Irwan Rismawan
Hakim Ketua, Djuyamto (kiri) memimpin sidang putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara live streaming di PN Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menyatakan urgensi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut perkara penyiraman air keras Novel Baswedan semakin tinggi.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengharapkan Presiden Joko Widodo harus menunjukkan komitmen serius atas pemberantasan korupsi.

Permintaan Yudi ini merespons vonis terhadap dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yakni dua anggota Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang masing-masing dihukum 2 tahun penjara dan 1,5 tahun penjara.

"TGPF yang terdiri dari berbagai unsur independen serta bebas kepentingan untuk bertanggungjawab langsung kepada Presiden menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini," kata Yudi lewat keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Baca: Tim Advokasi Novel Baswedan Minta Presiden Jokowi Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Pasalnya, menurut Yudi, terdapat beberapa kejanggalan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Pertama, urainya, putusan hanya membenarkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dan belum mengungkap pelaku intelektual.

Yudi mengatakan, putusan terhadap terdakwa yang diduga penyerang Novel Baswedan tidaklah mengejutkan Wadah Pegawai KPK.

Hal tersebut mengingat fakta yang disajikan oleh JPU didasarkan hasil kerja penyidik Kepolisian yang hanya lebih banyak didasarkan pada pengakuan dari terdakwa serta seakan tidak mengelaborasi alat bukti lainnya.

"Termasuk Amicus Curiae yang dikirimkan organisasi masyarakat sipil, keterangan saksi korban maupun Tim Pencari Fakta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," ungkap Yudi.

Kedua, menurut Yudi, putusan persidangan tidak dapat menjadi akhir dari pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas