Fajar menyebut, komunikasi publik dari pemerintah menurutnya gagal mengurangi ketidakpastian terkait Covid-19.

Padahal, kepastian dibutuhkan masyarakat, terutama untuk edukasi bahaya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah.

"Sejak awal, telah terjadi kekacauan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Ini dimulai ketika di masa awal pandemi, pejabat pemerintah 'cengengesan' bahkan 'denial' terhadap ancaman Covid-19," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/7/2020).

Dia menilai kekacauan komunikasi publik pemerintah dimulai saat sejumlah pejabat meremehkan ancaman virus ini dengan becanda.

Termasuk Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang menyepelekan permodelan penyebaran virus di masa awal pandemi dari ahli luar negeri.

Baca: Antisipasi Covid-19 di Perkantoran: Sirkulasi Udara Harus Baik, Hidangan Saat Rapat Tak Disarankan

"Artinya, sejak awal kebijakan pemerintah tidak berbasis sains. Ini terus berlarut dengan penggunaan istilah yang tidak konsisten, yang tentu saja membuat komunikasi publik pemerintah justru gagal mengurangi ketidakpastian," kata Fajar.

Presiden perlu turun langsung

Terlepas dari sifat virus corona yang mudah menular, dan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang mengabaikan risiko penularan, komunikasi publik yang buruk dari pemerintah juga berimbas terhadap tingginya kasus.

"Sejak awal, seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi ujung tombak. Namun kepemimpinan di kementerian ini berjalan dengan buruk. Menteri kesehatan bicara ke media massa dengan pernyataan yang informasinya justru menambah ketidakpastian," kata Fajar.

Baca: IDI kembali Berduka, Dua Dokter Terkonfirmasi Covid-19 Meninggal Dunia, Satu Sempat Dirawat di Solo

Dalam kondisi saat ini, Fajar menilai, seharusnya presiden turun langsung, karena kebijakan tata kelola penanganan bencana, termasuk tata kelola komunikasi publik, berlangsung lintas kementrian dan lembaga.

"Kita lihat banyak kementerian yang gagal menangani persoalan akibat pandemi, seperti Kementerian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Fajar.

Ia menilai, Kementrian Tenaga Kerja gagal mengatasi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya sejak awal tidak jelas dalam kebijakan pembelajaran di masa pandemi.

Untuk memperbaiki kekusutan komunikasi publik pemerintah, Fajar menyebut, solusinya adalah presiden harus turun tangan langsung dan melakukan pembenahan terhadap kabinet.

"Menteri yang gagal harus diganti dengan yang sosok yang tangkas mengatasi pandemi dan punya kemampuan Komunikasi publik yang bagus. Menteri yang cengengesan sudah tidak layak, karena tidak memiliki kredibilitas lagi di depan publik," kata Fajar.