Pada saat pemeriksaan, Prasetijo diketahui sempat berkomunikasi dengan Djoko Tjandra tanpa melalui perantara.

Lalu, dia membantu Djoko Tjandra membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Dia membantu mendampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

Selain itu, dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara dimutasi karena disinyalir terlibat sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu.

Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Nova Andika, mendukung pimpinan Polri menindak oknum aparat yang diduga telah melakukan penyimpangan atas tugas di Korps Bhayangkara.

Direktur Eksekutif LSM-IBSW itu meminta dugaan pelanggaran kode etik dengan membantu buronan Djoko Tjandra itu diusut tuntas. Hal ini, kata dia, menyangkut citra Polri.

"Kinerja Kepolisian RI yang selama ini profesional dan akuntabel tercoreng adanya kasus Tjoko Tjandra ini. Itu menjadi preseden," tambahnya.

Baca: Buron Djoko Tjandra Sudah Nyaman Tinggal di Malaysia, Disebut Dekat dengan Para Petinggi Malaysia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi keterbukaan dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus buronan Djoko Sugiarto Tjandra.

"Saya apresiasi keterbukaan Polri dalam hal ini Kabareskrim yang dengan ketegasannya menuntaskan kasus ini," ujar Ahmad Sahroni, kepada wartawan, Senin (20/7/2020).

Ahmad Sahroni meminta semua pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan internal serta pengusutan dugaan pidana terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

"Kita tunggu saja hasil yang sudah dilakukan oleh Polri," kata dia. (igman/glery/tribunnetwork/cep)