Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merespon kabar beredar terkait rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan membeli 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai dari pemerintah Austria, Imparsial mendesak Prabowo membatalkan rencana pembelian pesawat tempur tersebut.

Selain itu Imparsial juga mendesak Komisi I DPR untuk menolak rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria yang sarat akan problem korupsi dan mendesak Pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel.

Hal itu di antaranya karena Imparsial memandang rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.

Baca: Harga dan Varian Jet Tempur Typhoon, Pesawat Buatan Eropa yang Diincar Menhan Prabowo

"Imparsial mendesak agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria," kata Direktur Imparsial Al Araf ketika dikonfirmasi pada Rabu (22/7/2020).

Al Araf juga menjelaskan sejumlah alasan dari desakan tersebut.

Ia menilai ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan.

Baca: Menhan Prabowo Subianto Tertarik Beli 15 Jet Tempur Eurofighter Typhoon

Selain itu menurutnya yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan.

Ia mengatakan pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.

Menurutnya upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia.

Namun demikian, menurutnya penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.

"Hal tersebut penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," kata Al Araf.

Selain itu ia juga memandang rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti.