Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan terus memastikan proses transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan aset partai.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).

"Pada hari ini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, akan meresmikan 20 kantor Partai yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh kantor yang akan diresmikan secara daring tersebut diatasnamakan DPP Partai, menjadi bagian dari aset Partai yang bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan," kata Hasto.

"Penataan aset partai ini penting sebagai komitmen terhadap tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset partai," imbuhnya.

Baca: Pengamat: Calon Kepala Daerah PDIP Harus Mulai Gotong Royong Hadapi Covid-19 Bersama Jokowi

Hasto mengatakan bahwa kantor partai adalah rumah rakyat.

Ia menjelaskan, sesuai tradisi yang dulu dilakukan Bung Karno, maka Partai melakukan hal yang sama.

Setiap hari Rabu dijadikan sebagai hari Partai untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi.

Hari Sabtu merupakan hari Partai yang difokuskan untuk turun dan menyatu dengan rakyat.

"Kantor Partai adalah rumah rakyat. Seluruh kebijakan strategis digodok di Kantor Partai melalui Rapat Partai," ujar Hasto.

Baca: PKS ke PDIP: Bangsa Ini Tidak Mungkin Dapat Diurus Satu atau Dua Kelompok Saja

Hasto menambahkan, seluruh Kantor Partai tersebut dibangun dengan cara gotong royong.

Kalau PDI Perjuangan berbicara tentang perasan Pancasila adalah gotong royong, maka hal tersebut muncul karena kepribadian bangsa yang suka tolong menolong.

"Gotong royong itu dinamis, kerja bersama dengan memikul tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan bersama. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Jadi yang mengatakan perasan Pancasila itu gotong royong lalu dianggap mengganti Pancasila itu sama tidak memahami esensi gotong royong yang hidup di tengah rakyat," ujarnya.

"Pancasila itu final dan termaktub dalam Preambule Pembukaan UUD NRI tahun 1945, jadi tidak bisa diubah karena berlaku sebagai falsafah dasar, ideologi negara, dan jiwa bangsa sehingga tidak bisa diganti, terlebih Pancasila telah hidup dan menjadi karakter bangsa," pungkas Hasto.