Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bupati Jember Dimakzulkan

Angkat Suara Soal Pemakzulan Bupati Jember, Menteri Tito: Tunggu Putusan MA

Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,

Angkat Suara Soal Pemakzulan Bupati Jember, Menteri Tito: Tunggu Putusan MA
Humas Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disela-sela rapat tingkat I dengan DPR RI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tito Karnavian memberikan pernyataan terkait pemakzulan Bupati Jember Faida, Jumat (24/07/2020).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu mengatakan telah mendengar soal pemakzulan tersebut yang mencuat melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna.

Usai melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Fatah Ambon, Maluku, dalam keterangannya Tito mengatakan akan menunggu putusan MA.

“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Mendagri dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020).

Baca: Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida Bersiap Maju di Pilkada 2020 Lewat Jalur Independen

Mantan Kapolri itu berujar keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil.

Selanjutnya, itu dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

Dalam hal ini pihaknya di Kemendagri akan menghormati proses hukum yang berlaku.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” jelasnya.

Bupati Faida menjawab keputusan pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember, Kamis (23/7/2020).
Bupati Faida menjawab keputusan pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember, Kamis (23/7/2020). (Surya/Sri Wahyunik)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah, di antaranya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” ungkap Tito.

Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas