TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pendidikan Ubaid Matriaji menilai polemik yang terjadi pada Program Organisasi Penggerak terjadi karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak mengerti nilai sejarah pendidikan di Indonesia.

Polemik soal Program Organisasi Penggerak mencuat setelah NU, Muhamadiyah, dan PGRI keluar karena merasa ada kejanggalan dalam program ini.

"Mas menteri enggak tahu sejarah pendidikan. Dia memang enggak tahu. Tahunya sejarah pendidikan yang dia lihat keren di Sampoerna, di Tanoto. Dia enggak tahu bagaimana Muhammadiyah bangun sekolah di pelosok yang tidak ada listrik sampai hari ini. Dia enggak tahu orang-orang NU dakwah di pedalaman," kata Ubaid kepada Tribunnews.com, Jumat (24/7/2020).

Baca: Kisruh, PGRI Ikut Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Menurut Ubaid, Nadiem seharusnya melibatkan sejumlah organisasi yang selama konsen membangun pendidikan di tanah air.

"Yang ngajarin pendidikan dan literasi dari sebelum Indonesia merdeka adalah NU dan Muhammadiyah. Nah kalau misalnya keduanya tidak jadi bagian organisasi penggerak, ini menjadi catatan buruk sejarah buruk pendidikan Indonesia," tambah Ubaid.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menilai seharusnya publik juga dilibatkan dalam proses verifikasi. Langkah ini dilakukan agar Program Organisasi Penggerak akuntabel dan transparan dalam pemilihan organisasi penerima bantuan.

Penggunaan anggaran negara yang besar menurut Ubaid perlu melibatkan publik untuk mengawasi.

"Menghabiskan dana besar tapi publik tidak dilibatkan. Tiba-tiba kita disuguhkan pengumuman yang lolos. Apakah lembaganya bagus atau tidak. Saya pikir penilaian masyarakat oenting dalam hal ini," kata Ubaid.

Ubaid berharap Kemendikbud memperbaiki tata kelola serta melibatkan organisasi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan pada proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya pikir harus tetap jalan tapi harus diperbaiki tata kelolanya fit and proper test diajak ngobrol lembaga yang selama berkecimpung dengan pendidikan. Jangan ngobrol ama yang kota-kota itu saja," pungkas Ubaid.

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud.

Mereka mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana Program Organisasi Penggerak.