TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa permasalahan anak Indonesia yang masih terjadi hingga berlangsungnya Hari Anak Nasional tahun 2020, Kamis (23/7) kemarin.

Salah satu permasalahan itu datang dari sektor pendidikan. Netty mengatakan mutu pendidikan anak Indonesia sangat rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga.

"Pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Asessment (PISA). Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kementerian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" ujar Netty, dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020).

Dia meminta kepastian PJJ dapat melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter yakni beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2013.

Baca: Tak Memiliki Smartphone, Siswa SMP di Rembang Ini Datang ke Sekolah Tiap Hari & Belajar Sendiri

Apalagi, kata dia, pendidikan Indonesia saat ini masih mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta dan antar daerah.

"Di tengah keterbatasan akibat pandemi ini, saya mendorong pemerintah untuk tetap menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Apapun kondisinya, mereka adalah anak bangsa yang harus dijamin hak pendidikannya oleh negara," ungkapnya.

Permasalahan lainnya terkait dengan kesehatan. Netty mengatakan anak-anak Indonesia banyak yang terancam masalah kesehatan seperti gizi buruk.

Meski proporsi status gizi buruk dan gizi kurang secara nasional turun dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 17,7 persen pada 2019, namun di daerah seperti Papua Barat, Gorontalo, NTB dan NTT angkanya masih tinggi yakni di atas 20 persen.

Selain itu, angka stunting anak Indonesia juga masih tinggi yakni sekitar 30 persen, jauh di atas toleransi WHO 20 persen. Padahal, kata Netty, Presiden Jokowi meminta langsung agar penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional dan harus diwujudkan dalam berbagai program.

"Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia berpotensi tidak mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi serta diperparah dengan tidak mendapatkan imunisasi karena posyandu tidak beroperasi dan kegiatan Tri Bina BKKBN mandek," ungkap anggota Komisi IX DPR RI itu.

Menurutnya kekhawatiran dirinya wajar mengingat survei dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84 persen responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat Covid-19.

Survei tersebut juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun 4,7 persen dibanding April tahun lalu.

"Belum lagi kita bicara tingkat kekerasan anak yang tinggi, yang bahkan dari awal tahun hingga Juli 2020 sudah hampir mendekati empat ribu kasus yang dilaporkan. Pemerintah harus berani bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama sekali saat pandemi Covid-19 yang harus dicari jawaban dan solusinya," pungkasnya.