Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Evi Novida Ginting memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji secara dalam putusan tersebut.

Jika masih ada celah hukum, menurut Guspardi presiden bisa melakukan upaya banding.

Baca: Putusan PTUN Menangkan Evi Novida Ginting Jadi Preseden Buruk Bagi Pihak Istana

"Tolong dilakukan kajian yang mendalam sehingga betul-betul ada ruang tidak untuk ada sisi-sisi kelemahan yang diputuskan oleh PTUN ini. Kalau memang ada tentu diminta untuk melakukan banding," kata Guspardi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (25/7/2020).

Namun, lanjut Guspardi, jika tak ada ruang melakukan banding, maka Presiden Jokowi harus berjiwa besar mengembalikan Evi sebagai Komisioner KPU.

"Kalau memang tidak ada ruang untuk banding, presiden harus secara jiwa besar, harus mengikuti apa yang diputuskan oleh PTUN," ujarnya.

Di sisi lain, Guspardi menyoroti tim kepresidenan yang dinilainya lemah membantu Jokowi dalam persoalan hukum.

Baca: DKPP Tunggu Presiden Soal Putusan PTUN Terkait Gugatan Mantan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting

Sehingga, kebijakan yang diputuskan presiden terdapat celah bagi siapa pun untuk menggugat keputusan presiden.

"Presiden dalam mengambil keputusan dan kebijakan harus betul-betul mempelajari sebelum memutuskan apa pun. Sebab sekarang ini zamannya transparan dan ada celah untuk siapa pun untuk melakukan upaya hukum," ujarnya.

Ke depan, Guspardi berharap hal ini tidak terjadi lagi. Namun di sisi lain, ia mengapresiasi PTUN yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Keputusan presiden saja bisa dibatalkan oleh pengadilan. Ini bagus dari segi penegakan hukum kalau memang di situ ada kelemahan ada kekuarangan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini presiden," pungkas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang pembacaan putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT digelar di ruang sidang PTUN Jakarta, pada Kamis (23/7/2020).