"Itu tidak cukup menjadikan NU, Muhammadiyah dan PGRI hanya sebagai tukang yang menjalankan apa yang sudah dirancang Mendikbud dan timnya," papar Isa kepada Tribunnews melalui sambungan telepon.

Seharusnya, ketiga organisasi tersebut ikut dilibatkan dalam penyusunan program ini.

"Ini bukan persoalan uang, tapi persoalan harga diri. Pak Nadiem mengabaikan peran mereka."

"Ketiganya sudah makan asam garam bagaimana mengelola dan memajukan pendidikan Indonesia," kata Anggota Dewan Pendidikan di Jawa Timur ini.

Mendikbud Nadiem akan evaluasi POP

Mengenai polemik tersebut, Nadiem Makarim menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait program ini.

Terutama dalam sektor seleksi organisasi yang dipilih sebagai penerima dana.

"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem, dikutip dari Youtube Kompas TV.

Baca: Legislator PAN Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud

Nadiem menegaskan, gagasan program ini, untuk memaksimalkan inovasi sistem belajar mengajar yang lebih baik.

"Kita semua sepakat, program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional."

"Tapi kita harus memastikan, program ini sebelum dilaksanakan, merupakan program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," tambahnya.

Komisi X DPR RI akan panggil Nadiem Makarim

Komisi X DPR RI membenarkan terkait pemanggilan Nadiem Makarim dalam waktu dekat terkait polemik Program Organisasi Penggerak.

"Kita belum dapat penjelasan detail dari Mendikbud Nadiem, karena itu tahapannya, kita akan mengundang Nadiem dalam rapat kerja komisi X DPR RI."