Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi
Sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni PGRI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.
Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.
Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akan mengevaluasi program ini bersama pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga daerah.
Baca: Nadiem Minta Peserta Program Organisasi Penggerak Tidak Khawatir
Baca: NU dan Muhammadiyah Mundur, Nadiem Evaluasi Program Organisasi Penggerak
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (25/7/2020).
Nadiem menyatakan, evaluasi lanjutan ini dilakukan karena adanya masukan dari kalangan masyarakat.
Meski demikian, Nadiem tidak menjelaskan secara spesifik masukan tersebut.
"Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem Makarim.
"Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional," imbuhnya.
Baca: Hari Anak Nasional, Nadiem Makarim: Jadikan Situasi Sulit Sebagai Penguat Semangat Belajar
Baca: Pengamat Pendidikan: Kisruh Program Organisasi Penggerak, Nadiem Tidak Mengerti Sejarah Pendidikan
Oleh karena itu, Nadiem Makarim akan melakukan evaluasi lanjutan dari POP.
Ia ingin memastikan kembali program yang digagasnya ini memiliki integritas dan transparansi yang baik.
"Tapi kita harus memastikan bahwa program ini, sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," jelas Nadiem.
Dalam evaluasi tersebut, ada tiga hal yang akan dilihat.
