Pengamat Sarankan Nadiem Makarim Meminta Maaf: Susun Ulang POP Libatkan PGRI, NU dan Muhammadiyah
Pengamat pendidikan asal Surabaya, Moch Isa Anshori menyarankan agar Nadiem meminta maaf dan libatkan PGRI, NU, Muhammadiyah dari POP Kemendikbud.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat pendidikan asal Surabaya, Moch Isa Anshori menyarankan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meminta maaf.
Hal itu terkait polemik mundurnya organisasi PGRI, NU, Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kemendikbud.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerendahan hati Pak Nadiem untuk meminta maaf dan menyusun ulang Program Organisasi Penggerak (POP)," ujar mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini kepada Tribunnews, Minggu (26/7/2020).
Selain itu, Isa menilai pentingnya melibatkan stakeholder yang dianggap layak oleh Nadiem.
"Saya kira organisasi PGRI, NU, Muhammadiyah harus dilibatkan."
"Karena mereka punya catatan sejarah dan jasa yang cukup besar terhadap pendidikan bangsa," kata Anggota Dewan Pendidikan di Jawa Timur ini.
Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud, Pengamat: Bukan Soal Uang, tapi Harga Diri
Meski menimbulkan polemik, Isa menuturkan gagasan dalam Program Organisasi Penggerak (POP) cukup luar biasa.
Sebab, program ini bisa mempercepat peningkatan kualitas pendidik di Tanah Air.
Namun progam ini tidak bisa dijalankan sendirian, penting untuk menggandeng organisasi yang mumpuni.
Bila melihat kenyataan tersebut, maka dipastikan organisasi seperti PGRI, NU dan Muhammadiyah tidak asal mundur.
Terlebih, program ini dirancang untuk mencari 'bibit inovasi' yang akan berdampak besar dalam bidang pendidikan.
Baca: Polemik POP, Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim: Ingin NU, Muhammadiyah & PGRI Masuk Kembali
Isa menuturkan, mundurnya ketiga organisasi besar ini, menandakan ada kesepakatan yang tidak sejalan.
"Saya kira mereka tidak mundur, mereka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri."
"Karena memang ada sesuatu yang belum disepakati, antara pemerintah dengan PGRI, NU dan Muhammadiyah," paparnya.