Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Perludem: Buat Apa Partai Politik Usung Mantan Pengguna Narkotika Jadi Calon Kepala Daerah

Partai politik disarankan agar tak mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat masalah hukum maupun moral dalam Pilkada 2020.

Perludem: Buat Apa Partai Politik Usung Mantan Pengguna Narkotika Jadi Calon Kepala Daerah
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Fadli Ramadhanil 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik disarankan agar tak mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat masalah hukum maupun moral dalam Pilkada 2020.

Termasuk penyalahgunaan narkoba, sebaiknya partai politik tidak mengusungnya dalam Pilkada 2020.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, partai harus hati-hati dan memperketat seleksi calon kepala daerah.

Baca: Perludem Nilai Putusan PTUN Soal Kasus Evi Penting Dijadikan Refleksi 3 Lembaga Pemilu

Menurutnya, partai harus memiliki sistem verifikasi untuk menelusuri rekam jejak rakam calon yang bakal diusung.

"Kalau pemahaman saya sebagai pemilih harusnya kalau mantan pengguna narkotika, partai ngapain nyalonin meskipun sudah sembuh. Itu perspektif saya sebagai pemilih," Fadli saat dihubungi, Minggu (26/7/2020).

Sebagai pemilih, ia mempertanyakan stok kader partai politik yang betul-betul sehat dan bukan mantan pengguna Narkoba.

Baca: Perludem: Putusan MA terkait Sengketa Pilpres 2019 Kedaluwarsa 

"Memang tidak ada kader yang bukan mantan pengguna narkotika yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih berintegritas, yang punya rekam jajak bersih. Kan banyak kader-kader partai, banyak figur-figur yang bisa didorong, kenapa harus mendorong mantan pengguna narkotik," katanya.

Apa yang menjadi pandangan pemilih, harusnya partai pun seirama.

"Kalau menggunakan perspektif pemilih kan seperti itu. Nah cara pandang seperti itu yang harus dilakukan partai ketika mengusung atau tidak mengusung satu calon," katanya.

Baca: Perludem: Hapus Presidential Threshold untuk Cegah Oligarki

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas