Ancaman Resesi, Legislator PKS Minta Pemerintah Cegah Gelombang PHK dan Kemiskinan
Junaidi meminta pemerintah mendorong pertumbuhan di sektor UMKM dan menjaga konsumsi rumah tangga.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perekonomian di dunia termasuk Indonesia melemah akibat pandemi Covid-19. Pelemahan ini membuat beberapa pengamat ekonomi memprediksi Indonesia berada di jurang resesi pada kuartal III.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly meminta kepada Pemerintah untuk lebih responsif dalam mengantisipasi adanya ancaman resesi.
Ia meminta pemerintah mendorong pertumbuhan di sektor UMKM dan menjaga konsumsi rumah tangga.
"Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan, namun mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir ancaman terhadap lonjakan PHK dan kemiskinan," kata Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020).
Baca: Kepala Disnaker DKI Ingatkan Perusahaan Tidak PHK dan Kurangi Hak Pegawai yang Terpapar Covid-19
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, saat ini imbas dari lemahnya aktivitas perekonomian dalam negeri tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan bahkan di PHK, mereka penting untuk difasilitasi dan pemerintah harus hadir.
Dia menjelaskan berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen, pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan triwulan IV 2019, kuartal I-2020 ini juga lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07 persen (yoy).
Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 3,8 persen.
Baca: Garuda Indonesia PHK Oknum Pilot yang Terlibat Kasus Narkoba
BPS juga merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen terhadap September 2019, jadi jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.
Junaidi mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah yang signifikan sehingga benar-benar berimplikasi pada perekonomian.
"Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penting untuk dijadikan perhatian khususnya pada kecermatan dan pemerataan," ujarnya.
