Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Komisi X DPR Bersikeras Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP

Komisi X DPR berupaya memanggil Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Komisi X DPR Bersikeras Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP
(Dok. Kemendikbud)
Komisi X DPR berupaya memanggil Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud. 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi X DPR berupaya memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Belakangan ini POP Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Baca: Komisi X DPR: Buka Hasil Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud ke Publik

Mendikbud Nadiem Makarim luncurkan empat kebijakan merdeka belajar dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (Kemendikbud)

Baca: Perludem Minta DPR Fokus Bahas Skema Keadilan dan Hukum Dalam RUU Pemilu

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.

Bahkan, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.

Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang. 

"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."

"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi

Baca: Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.

Sehingga biaya yang digunakan untuk pertemuan secara langsung dapat dipotong.

Halaman 1/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas