TRIBUNNEWS.COM - Komisi X DPR berupaya memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Belakangan ini POP Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Baca: Komisi X DPR: Buka Hasil Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud ke Publik

Baca: Perludem Minta DPR Fokus Bahas Skema Keadilan dan Hukum Dalam RUU Pemilu

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.

Bahkan, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.

Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.

Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang. 

"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."

"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi

Baca: Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.