TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah periode 2014-2019, Hamdhani minta anggota Fraksi Demokrat DPR RI Muhammad Nasir memperbaiki pola komunikasinya.

Menurut mantan anggota Komisi VI DPR itu, sebagai anggota Dewan tidak sepantasnya Nasir berbicara kasar dengan mitra kerja, apalagi itu dalam forum resmi yang bisa disaksikan publik.

Anggota Dewan tidak boleh kehilangan kesantunan, dan kesopanannya.

"Boleh, bahkan harus bersikap kritis, tetapi bahasa yang digunakan harus tetap santun, sopan. Jangan menghujat. Tidak boleh kasar, apalagi sampai sumpah serapah dalam menyampaikan pandangan dalam forum resmi pula," kata Hamdhani kepada wartawan, Jumat (31/7/2020).

Baca: Sikap Marah-Marah M. Nasir Dinilai Permalukan DPR dan Partai Demokrat

Hamdhani menjelaskan sikap Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Holding Pertambangan BUMN, Selasa (30/6/2020).

Dalam rapat itu, politikus Partai Demokrat tersebut terlibat perdebatan panas dengan Direktur Utama PT Inalum (Persero) atau MIND ID, Orias Petrus Moedak.

Sejak awal Nasir kerap menginterupsi ketika Orias Petrus Moedak menjawab pertanyaan anggota DPR lain.

Makin panas ketika Orias Petrus Moedak menjelaskan mengenai refinancing terkait utang Inalum sebagai salah satu strategi pendanaan setelah mengambilalih PT Freeport Indonesia.

Refinancing ditempuh dengan menerbitkan obligasi global US$2,5 miliar atau setara Rp37,5 triliun dengan kurs Rp15 ribu. Buntutnya, Nasir meminta Orias keluar ruangan.

Hamdhani mengingatkan, sikap anggota DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir itu, tidak etis. Bahkan membuat citra lembaga parlemen tercoreng.

Apalagi, politikus Partai NasDem ini melihat, kemarahan Nasir cenderung berlebihan, terutama jika melihat substansi persoalan yang tengah dibahas dalam rapat di Komisi VII DPR itu.

Hamdhani menganggap Nasir cenderung mengintimidasi pejabat mitra kerjanya. Dengan model komunikasi ala Nasir ini, kata eks anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR itu, bisa membuat citra lembaga parlemen tercoreng.

Kalau anggota Dewan yang terhormat tidak bisa menghormati tamunya, yang notabene juga bukan orang bisa, tentu repot.

"Sebagai anggota Dewan yang terhormat, justru harus bisa memperlakukan tamu atau mitra kerjanya dengan baik, dan terhormat pula," kata Hamdhani.

Seperti saran banyak pihak, Hamdhani berharap pimpinan Fraksi Demokrat DPR, dan DPP Demokrat segera membina anggotanya, sebagai perpanjangan tangan, atau juru bicara di parlemen. Kalau tidak, mantan anggota Badan Legislasi Nasional DPR ini, yakin citra fraksi, dan partai bakal itu tercoreng.