TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa tokoh nasional berkumpul dalam satu gerakan.

Di antara tokoh ternama itu ada Mantan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Mereka berkumpul dan bersatu mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Din Syamsuddin, koalisi tersebut merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia.

"KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia," ujar Din saat deklarasi KAMI di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2020).

Baca: Istana Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Presiden Jokowi dan Tamu Dibatasi Kaca Akrilik

Din mengklaim, masih banyak tokoh lain yang mendukung KAMI tapi belum bisa hadir.

Mereka adalah Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri hingga Rizal Ramli.

Din mengatakan, tokoh-tokoh tersebut bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya.

"Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai Ketua Wantim (Dewan Pertimbangan) MUI (Majelis Ulama Indonesia), begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya, tadi pagi menghubungi," tutur Din.

Selain mereka, tokoh-tokoh lain yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Abdullah Hehamahua, M.S. Ka'ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Dalam deklarasi itu, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia.

Said Didu mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN.

Said berharap, BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.

"Saya hanya berharap para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing," ujar Said.

Sebab, menurut Said, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada.

"Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama itu, Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yakni melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa.

"Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," kata Refly.

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga," imbuhnya.

Baca: Sebut Negara Bangkrut hingga Rencanakan New Normal, Refly Harun: Wujud Ketidakmampuan Atasi Corona

Bagi Refly Harun, jika pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.

"Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain itu salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat," kata Refly, menegaskan.

Sumber: Kompas TV