Menakar urgensi pengadilan khusus Pemilu, dikatakan Hasyim Asy'ari, seorang anggota KPU RI memiliki tiga aspek, yakni substansi, struktur atau kelembagaan hukum dan kultur hukum.

"Dalam pemilu ada tiga hal yang strategis yaitu sistem pemilu, proses atau tahapan pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

"Dari tiga kerangka itu, kalau dilihat dari sisi hukum tadi bisa jadi tiga-tiganya masuk dalam urgensi Pengadilan Khusus Pemilu," katanya.

Dalam skema penegakan hukum di Indonesia menurut Titi ada sejumlah problem yang harus dihadapi dan menjadi problematik.

Misalnya terkait sengketa proses atau sengketa tahapan.

Titi mengatakan skema yang didorong Perludem tidak bermaksud menambah keruwetan birokrasi penegakan hukum.

Oleh karena itu harus ada kejelasan terutama klasifikasi masalah hukum pemilu kita.

"Mari kita evaluasi dalam mengklasifikasi hukum Pemilu," kata Titi

"Prinsip keadilan harus ada jangan sampai ada tumpang tindih. Jangan sampai ada ketidak adilan perlakuan antara sesama pihak yang terlibat," ujarnya