Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, Politikus PAN Tanya Reshuffle
Yandri menyarankan Presiden lebih tegas mengambil sikap, seperti melakukan perombakan dan evaluasi kementerian terkait.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional
(PAN) Yandri Susanto mengatakan, pada prinsipnya para menteri dalam kabinet Indonesia Maju
harus bisa menerjemahkan apa keinginan Presiden selama pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Yandri menanggapi Presiden Joko Widodo yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
"Kalau sampai Pak Jokowi marah-marah, enggak juga merespons maka menurut saya enggak ada pilihan lain, Pak Jokowi harus tegas saja pada menteri yang kurang tanggap itu," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Baca: Momen Jokowi Sentil Menterinya: Belum Punya Aura Krisis dan Terjebak Pekerjaan Harian
Yandri menilai, untuk kali kedua Presiden mengeluhkan rendahnya serapan anggaran stimulus Covid-19 menjadi hal yang luar biasa.
Oleh karenanya, Yandri menyarankan Presiden lebih tegas mengambil sikap, seperti melakukan perombakan dan evaluasi kementerian terkait.
"Nah masa serapan anggaran saja susah dan kinerja tak sesuai harapan, di situasi pandemi ini," ucap Yandri.
"Saya kira Pak Jokowi kalau memang pos-pos menteri yang penting dievaluasi atau reshuffle tidak apa-apa, kalau itu memang kebutuhan di zaman seperti ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan, opsi perombakan kabinet itu bisa dilakukan Presiden dengan mencari putra dan putri terbaik yang bekerja dengan taktis, strategis dan tepat sasaran.
"Menurut saya kalau perlu dirombak ya rombak, jangan Pak Jokowi marah terus. Cari putra putri terbaik bangsa ini siapa tahu bisa sesuai harapan Pak Jokowi untuk bekerja secara ekstra, taktis, strategis, tepat sasaran, atau apa perlu Pak Jokowi marah yang ketiga kali baru ada reshuffle," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.
"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.
Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.
Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.
"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.
