TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra termasuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya dari Komisi III bersama Fraksi NasDem mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Kepolisian RI dalam menangkap Djoko Tjandra. Meski begitu, kasus ini tidak boleh berhenti hanya sampai pada proses eksekusi terpidana Djoko Tjandra," ujar Taufik dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

"Justru ini harus menjadi awalan bagi Bareskrim Polri mengungkap dan memproses hukum semua yang terlibat membantu pelarian Djoko Tjandra di berbagai instansi," imbuhnya.

Baca: Penjelasan Kejaksaan Agung Soal Eksekusi Djoko Tjandra

Taufik mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah melakukan upaya untuk bersih-bersih di internalnya dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang membantu Djoko Tjandra.

Namun, dia menilai pihak-pihak lain juga harus melakukan hal serupa.

Terutama mereka yang bertanggung jawab atas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Tanah Air.

Taufik mengingatkan belum terungkap siapa oknum yang memuluska penerbitan paspor Djoko Tjandra yang dikeluarkan pihak Kemenkumham.

Selain itu, juga ada oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan KTP dan proses pendaftaran Peninjauan Kembali di Pengadilan yang juga harus diusut tuntas.

"Saya melihat rangkaian peristiwa yang dialami Djoko Tjandra yang masuk dan keluar Indonesia serta mengurus perkaranya dan berbagai administrasi yang menyertainya melibatkan berbagai pihak yang bekerja secara jaringan," ujarnya.

"Semuanya kait berkait, mulai dari pemberi informasi untuk memuluskan langkah-langkah Djoko Tjandra, pengaturan waktu dan personel yang mengurus keperluannya, hingga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dipersiapkan agar Djoko Tjandra dapat melaksanakan kepentingan hukumnya di Indonesia selama menjadi buron. Bongkar semuanya, jangan sampai negara kita dikuasai mafia hukum," tegasnya.

Politikus NasDem tersebut meminta agar Polri mulai menyelidiki dugaan keterlibatan oknum lainnya di instansi-instansi di luar Korps Bhayangkara.

Di sisi lain, Menkumham, Jaksa Agung, Mendagri dan Mahkamah Agung juga diimbau membuka pintu bagi Polri dan membantu pengusutan di lembaganya masing-masing.

Karena menurutnya kasus Djoko Tjandra menjadi bukti kuatnya jaringan mafia hukum yang selama ini sulit terendus. Oleh karena itu, keseriusan semua pihak sangat dibutuhkan demi penegakan hukum yang lebih bermartabat.

"Harapan saat ini ada di pihak Bareskrim, jangan ragu untuk mengusut semuanya, kami berikan dukungan penuh," tandasnya.