Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017 terkait penjualan dan pemasaran pesawat terbang dan helikopter.

Dua saksi yang diperiksa hari ini adalah Bupati Blora periode 2010-2021 Letkol Inf (Purn) Djoko Nugroho dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Badan SAR Nasional (Basarnas) Suhardi.

Kedua saksi diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Baca: KPK Periksa Bupati Blora Terkait Kasus Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik menduga ada kickback atau imbal balik berupa aliran uang kepada pihak-pihak di kementerian atau lembaga terkait yang menggunakan produk PT Dirgantara Indonesia.

"Saksi Suhardi dan Letkol Inf (Purn) Djoko Nugroho diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso). Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut antara lain terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user/pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementrian/lembaga terkait," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Usai diperiksa, Djoko mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK.

Baca: KPK Dalami Adanya Kickback Terkait Pengadaan Pesawat di PT Dirgantara Indonesia

Salah satunya mengenai aliran uang terkait PT Dirgantara Indonesia.

"Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya. Jumlahnya berapa saya kurang tahu, cuma saya merasa tidak tahu menahu tentang masalah ini," kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Selain aliran dana, Djoko juga dicecar seputar pengetahuannya mengenai sejumlah perusahaan yang menjadi mitra PT DI dan hubungannya dengan sejumlah petinggi PT DI yang kini telah berstatus tersangka.

"(Ditanya) kenal nggak sama pejabat-pejabat PT DI. Kenal nggak sama PT-PT sebagai mitra mereka. (Dikonfirmasi) dirutnya, semuanya. Pejabat-pejabat utama," katanya.

Baca: KPK Telisik Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia dari Pejabat Bappenas

Dalam perkara ini, KPK menetapkan bekas Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT DI bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka.

KPK menduga Budi dan Irzal bersama sejumlah pihak telah merugikan keuangan negara sekitar Rp205, 3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekira Rp300 miliar terkait kasus tersebut.

Nilai kerugian negara itu berasal dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen penjualan dan pemasaran dari tahun 2008 hingga 2018.