TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pilkada serentak 2020 adalah momentum bagi para calon kepala daerah menunjukkan komitmen dan pikirannya membantu masyarakat menghadapi pandemi covid-19.

Pilkada juga momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi concern terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik. 

Menurut Hasto, pihaknya mendukung sikap Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi covid-19.

Sebab bagi PDIP, pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya.

Di sisi lain, harus diakui bahwa melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid adalah bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda. 

"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," kata Hasto. 

Baca: Gibran Rakabuming Optimis Menang Telak di Pilkada Solo 2020: Jangan Hanya 70 Persen

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema" Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8/2020) malam.

Acara itu dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian. 

Sehingga pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi covid-19.

Mereka harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi. 

"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu. 

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pandemi covid-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan.

Semua mengetahui Pemerintahan Jokowi terus mengambil langkah komprehensif sehingga negara hadir membantu rakyat. 

Dalam konteks itu pula, lanjutnya, pilkada ini menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.

Di satu hal kepala daerah harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap agenda mendorong program padat karya, di hal lain adalah bagaimana menciptakan mendorong belanja. 

"Anggaran penyelenggaraan pilkada dari pemerintah berjumlah Rp15 Triliun. Lalu akan didorong lagi oleh kemampuan partai politik dan gotong royong para calon kepala daerah. Maka ini mampu menjadi stimulus bagaimana pilkada menghadirkan belanja nasional," kata Hasto. 

"Dengan demikian stimulus ekonomi inilah yang kami harapkan menjadi angin harapan bagi rakyat untuk bersama dengan calon pemimpin dapat mengatasi persoalan akibat pandemi," tambah Hasto. 

PDIP sendiri memastikan para calon kepala daerahnya agar melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19.

Dalam rangka itu pula, para calon tersebut akan terlebih dulu dididik melalui sekolah partai yang akan dimulai pada 19 Agustus.

Selain itu, pelatihan saksi sudah dilaksanakan partai itu sebanyak 6 kali. 

Semua hal itu dilakukan dalam kerangka bahwa konsolidasi demokrasi menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi. Dan PDIP akan selalu memastikan dirinya dan calonnya untuk selalu satu dengan kehendak rakyat. 

"Karena itulah partai menyiapkan dengan sebaiknya agar partai bisa memenangkan hati rakyat. Dengan demikan, sebagai proses pematangan demokrasi, kami berharap mereka yang dipersiapkan PDI Perjuangan benar-benar mampu menjawab tantangan rakyat di tengah pandemi ini," pungkasnya. 

Pengamat Politik dari Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa dirinya setuju jika pelaksanaan pilkada serentak memang bisa memiliki dampak baik terkait pembelanjaan domestik yang meningkat.

Namun di sisi lain, 63 persen responden dari survei Indikator Indonesia menunjukkan mereka masih berpikir pilkada harus ditunda. 

Burhanuddin sendiri mengatakan pilkada masih memungkinkan dilaksanakan tahun ini, namun dengan sejumlah catatan. 

Pertama, Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat. 

"Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya," kata Burhanuddin. 

Kedua, perlu ada penyesuaian tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Pengalaman pemilu di sejumlah negara di masa pandemi, adaptasi proses pemungutan itu cukup lama. Termasuk pelanggaran sanksi sesuai Inpres harus ditegakkan. 

Ketiga, Penyelenggara Pemilu harus memastikan semua tahapan pilkada tak menguntungkan para petahana. Sebab dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin ada calon petahana yang memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya. 

"Bila petahana berlebihan melaksanakan eksposur bantuan ini, maka KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus bertindak lebih tegas. Harus ada levelling the playing field," pungkasnya.