Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Anggota Ombudsman Harus Mampu Lakukan Mediasi dan Rekonsiliasi

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman mencari calon anggota yang mampu dan berkompetensi di upaya mediasi dan rekonsiliasi.

Calon Anggota Ombudsman Harus Mampu Lakukan Mediasi dan Rekonsiliasi
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman mencari calon anggota yang mampu dan berkompetensi di upaya mediasi dan rekonsiliasi.

Mediasi dan rekonsiliasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, Chandra M Hamzah, mengatakan ombudsman selama ini lebih terpaku memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait pelayanan publik.

Baca: Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi di Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

“Kita ingin nanti tujuan akhir dari Ombudsman tidak berhenti di rekomendasi, tetapi mediasi, memegaruhi dan rekonsiliasi agar rekomendasi yang dikeluarkan bisa diimplementasikan. Karena hal ini sebenarnya juga masuk dalam fungsi dan kewenangan Ombudsman,” ujarnya, pada sesi jumpa pers, Selasa (11/8/2020).

Dia menjelaskan, sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia sudah hadir selama hampir dua dasawarsa.

Namun, kata dia, keberadaan lembaga yang merupakan produk reformasi ini hingga kini masih dipandang sebelah mata. Pandangan skeptis ini tidak lepas dari rendahnya kepatuhan instansi atau lembaga pemerintah terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman.

Baca: Ombudsman Surati Presiden Minta Perjelas Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Menurut dia, banyaknya instansi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman bukan saja diakui oleh lembaga itu sendiri tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini yang kemudian memunculkan wacana perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat agar rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan," kata dia.

Sehubungan dengan upaya mediasi dan rekonsoliasi itu, Chandra menekankan pentingnya anggota Ombudsman memiliki kemampuan memediasi, persuasi serta memiliki determinasi agar instansi pelayanan publik bisa menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas