Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader-kader Partai Gerindra meminta agar Ketua Umum-nya yakni Prabowo Subianto kembali maju sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bahri menyebut apa yang dilakukan Gerindra sebagai sesuatu yang wajar. Yakni mengusung kader terbaik dari parpolnya.

"Menurut saya itu hal lazim saja. Karena semua partai politik pasti berusaha untuk mengusung putra putri terbaik bangsa ini, terutama para kader terbaik masing-masing parpolnya untuk menjadi capres atau cawapres," ujar Ahmad Fathul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (12/8/2020).

Baca: PAN dan Gerindra Resmi Dukung Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Wali Kota Solo 2020

Akan tetapi, Ahmad mengatakan hingga saat ini PKS belum membahas mengenai siapa kader yang akan diusung.

Meski demikian, dia menyebut ada mekanisme internal yang berjalan di PKS dalam menyediakan kader terbaik yang akan diusung dalam Pilpres 2024.

"Walaupun tidak dalam waktu dekat ini, karena 2024 masih jauh. Untuk saat ini kami lebih memfokuskan diri untuk bekerja dan memberikan khidmat terbaik bagi masyarakat," kata dia.

Baca: Begini Reaksi Gerindra atas Penerbitan Aturan Pemeriksaan-Penahanan Jaksa Seizin Jaksa Agung

Selain itu, Ahmad menegaskan pihaknya masih terus memperjuangkan presidential threshold agar turun sehingga PKS bisa memajukan kadernya sebagai capres.

"Tentunya PKS akan memperjuangkan presidential treshold yang memungkinkan kader terbaik kami agar bisa maju sebagai Calon Presiden RI di Pemilu 2024, serta membuka ruang bagi para putra putri terbaik bangsa lainnya. Agar masyarakat juga memiliki alternatif pilihan yang lebih beragam dan menurut mereka lebih baik dan pantas memimpin negeri ini," imbuhnya.

Baca: Dukungan Prabowo Nyapres Ketiga Kalinya: Tanggapan Gerindra, PKS, hingga Teman 

Namun, lantaran kontestasi politik untuk memilih orang nomor satu di Indonesia tersebut masih jauh, Ahmad mengatakan PKS lebih fokus untuk bekerja untuk masyarakat.

"Kinerja dan rekam jejak panjang parpol bisa menjadi ukuran masyarakat untuk menilai tiap 5 tahun sekali. Dan itu yang kita harapkan bersama, agar penilaian kinerja lebih diutamakan dibanding hal-hal lainnya. Seperti RUU Pemilu juga masih dibahas," tandasnya.